Kebijakan Bank Indonesia 2022 Berorientasi Menjaga Stabilitas -Rapat Dewan Gubernur BI menyepakati pada 19 dan 20 Januari 2022 untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada 3,50%, serta mempertahankan suku bunga Deposit Facility (DF) pada 2,75% dan suku bunga Lending Facility (LF) pada 4,25% . Keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan bagi pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan eksternal.
Kebijakan Bank Indonesia 2022 Berorientasi Menjaga Stabilitas
sanfinna.com – Menegaskan kembali pernyataan yang disampaikan pada Rapat Tahunan Bank Indonesia 2021 yang diselenggarakan pada 24 November 2021, Bank Indonesia akan mengarahkan bauran kebijakan pada 2022 untuk menjaga stabilitas dengan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter pada tahun 2022 akan difokuskan untuk menjaga stabilitas, sedangkan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang serta ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau akan tetap dipertahankan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Arah bauran kebijakan BI tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Kebijakan moneter pada tahun 2022 akan difokuskan untuk menjaga stabilitas, sekaligus memitigasi dampak global normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Federal Reserve AS.
Penguatan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar.
Baca Juga : Pembatasan Mencegah Penyebaran Virus Corona Baru Di Jepang
Normalisasi kebijakan likuiditas, sekaligus menjaga kemampuan industri perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor korporasi dan membeli SBN untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena rasio alat likuid terhadap simpanan saat ini tinggi di 35,12%. Normalisasi dilakukan dengan menaikkan GWM rupiah bank umum konvensional secara bertahap dari level saat ini sebesar 3,5% sebagai berikut:
150bps meningkat menjadi 5,0%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 4,0%, efektif mulai 1 Maret 2022
100bps meningkat menjadi 6,0%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 5,0%, berlaku mulai 1 Juni 2022
50bps meningkat menjadi 6,5%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 5,5%, berlaku mulai 1 September 2022
Normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan GWM rupiah bank syariah dan unit usaha syariah secara bertahap dari level saat ini sebesar 3,5% sebagai berikut:
Peningkatan 50bps menjadi 4,0%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 3,0%, berlaku mulai 1 Maret 2022
50bps meningkat menjadi 4,5%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 3,5%, berlaku mulai 1 Juni 2022
50bps meningkat menjadi 5,0%, dengan kebutuhan harian 1,0% dan kebutuhan rata-rata 4,0%, berlaku mulai 1 September 2022
Pemberian remunerasi GWM sebesar 1,5% bagi bank umum konvensional, bank syariah, dan unit usaha syariah yang memenuhi rupiah dan GWM rata-rata sebagaimana dimaksud pada butir b dan c.
Memperkuat sikap kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada tahun 2022 untuk menghidupkan kembali penyaluran kredit perbankan ke sektor korporasi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Menawarkan insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank yang mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa penurunan GWM harian sebesar 100bps, berlaku efektif mulai 1 Maret 2022
Penguatan implementasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), terutama melalui komitmen bank terhadap target RPIM, berdasarkan keahlian dan model bisnis yang tersedia.
Mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan mempertahankan: (a) Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, (b) Macroprudential Intermediation Ratio (MIR) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif yang lebih rendah sebesar 84% mulai 1 Januari 2022, dan (c) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (MPLB) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan MPLB syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.
Penguatan transparansi prime lending rate (PLR) di industri perbankan dengan fokus pada spread suku bunga menurut kelompok bank (Lampiran).
Percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, sekaligus memajukan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui:
Memperluas serapan QRIS melalui: (i) penerapan strategi menjaring 15 juta pengguna baru QRIS pada tahun 2022 melalui kerjasama dengan industri, kementerian/lembaga pemerintah dan masyarakat, (ii) perluasan fitur QRIS, (iii) penyusunan model bisnis dan aspek teknis implementasi QRIS lintas batas dengan Malaysia.
Meningkatkan jumlah peserta, memperluas layanan dan meningkatkan akseptasi BI-FAST untuk efisiensi transaksi antara bank dan masyarakat.
Mengintensifkan program elektronifikasi melalui: (i) digitalisasi program bansos, (ii) elektronifikasi layanan pemerintah daerah, khususnya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD), (iii) integrasi berbagai moda transportasi.
Menjaga ketersediaan uang rupiah berkualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat strategi digitalisasi dan memperluas distribusi uang, termasuk Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T). , sekaligus memperluas gerakan Rupiah Cinta, Bangga dan Memahami (Cinta Bangga dan Paham (CBP) Rupiah).
Mempercepat pendalaman pasar valuta asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memperluas ketersediaan instrumen lindung nilai dan mendorong perdagangan dan investasi internasional.
Melaksanakan reformasi regulasi pasar valuta asing domestik, terutama berfokus pada: (i) relaksasi ambang batas transaksi spot dengan underlying dari USD25.000 per bulan menjadi USD100.000 per bulan, (ii) pengembangan kurs referensi non-dolar AS terhadap rupiah sebagai kurs tetap untuk transaksi derivatif untuk mendukung aktivitas lindung nilai, (iii) melakukan standarisasi instrumen untuk mendukung digitalisasi transaksi melalui Electronic Trading Platform (ETP) dan Central Counterparty (CCP).
Memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) melalui kegiatan sosialisasi yang menyasar industri perbankan, korporasi dan calon pengguna lainnya bekerja sama dengan instansi terkait selama Januari dan Februari 2022.
Penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau, khususnya di sisi permintaan kredit, untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan UMKM dan bisnis syariah, serta memperkuat kebijakan hijau dan kelembagaan Bank Indonesia. kebijakan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral lain dan organisasi internasional, mempromosikan perdagangan dan investasi dan memastikan keberhasilan enam agenda prioritas dalam Jalur Keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan selama Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022.
Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat peluncuran vaksinasi dan membuka kembali sektor ekonomi, memfasilitasi koordinasi fiskal dan moneter serta menghidupkan kembali penyaluran kredit ke sektor korporasi dan sektor prioritas lainnya, dengan tetap menjaga makroekonomi dan keuangan. stabilitas sistem dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan terus berlanjut meskipun kasus Omicron melonjak baru-baru ini, tekanan inflasi yang intens, dan normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat oleh beberapa bank sentral. Pemulihan yang lebih sinkron diharapkan, tidak hanya di Amerika Serikat dan China tetapi juga di Eropa, Jepang dan India. Perbaikan ekonomi yang sedang berlangsung baru-baru ini dikonfirmasi oleh beberapa indikator kuat yang dirilis pada Desember 2021, termasuk Purchasing Managers Index (PMI), kepercayaan konsumen dan penjualan ritel. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,4% pada tahun 2022. Volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional terus meningkat sehingga menopang prospek ekspor di negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global terus berlanjut sebagai tanggapan atas pengumuman The Fed baru-baru ini untuk mempercepat normalisasi kebijakan mengingat peningkatan tekanan inflasi di Amerika Serikat yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan dan permintaan yang meningkat, ditambah dengan transmisi cepat varian Omicron dari Covid-19. Kondisi tersebut telah menghambat aliran modal dan meningkatkan tekanan mata uang di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan meningkat pada 2022. Indikator ekonomi terbaru yang dirilis pada Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang lebih cepat, termasuk mobilitas publik, penjualan ritel, dan indikator kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,2-4,0% pada tahun 2021, sebelum meningkat menjadi 4,7-5,5% pada tahun 2022 ditopang oleh konsumsi dan investasi swasta yang lebih kuat karena Pemerintah mempertahankan postur fiskal yang ekspansif dan kinerja ekspor yang tetap solid. , meskipun ada risiko peningkatan kasus Covid-19 yang terus menuntut kewaspadaan. Proyeksi pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat mengingat peluncuran program vaksinasi yang lebih cepat, pembukaan kembali sektor ekonomi yang lebih luas, dan stimulus kebijakan yang berkelanjutan. Sektor ekonomi utama, yaitu industri manufaktur, perdagangan, konstruksi dan pertanian, terus mendapatkan momentum. Secara spasial, perbaikan ekonomi diharapkan terjadi di seluruh wilayah Nusantara, khususnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra, sejalan dengan ekspor yang tetap solid, permintaan domestik yang terus meningkat, dan sektor ekonomi utama di masing-masing wilayah.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diproyeksikan tetap solid. Surplus NPI pada tahun 2021 diperkirakan akan melampaui tahun sebelumnya, didukung oleh surplus transaksi berjalan sekitar 0,2% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar. Memasuki tahun 2022, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga, tercermin dari arus masuk bersih investasi portofolio sebesar USD0,2 miliar per 18 Januari 2022. Selain itu, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2021 cukup tinggi. sebesar USD144,9 miliar, setara dengan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional 3 bulan. Ke depan, kinerja NPI yang kuat diharapkan pada tahun 2022, didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah dan terkendali di kisaran 1,1-1,9% dari PDB. Selain itu, transaksi modal dan finansial pada tahun 2022 diperkirakan akan mencatat surplus yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena aliran modal asing berupa penanaman modal asing langsung (FDI) seiring dengan membaiknya iklim penanaman modal dalam negeri.
Sebagai akibat wajar dari upaya stabilisasi Bank Indonesia dan ketahanan sektor eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut. Per 19 Januari 2022, nilai rupiah terdepresiasi rata-rata sebesar 0,77% (ptp) dan 0,01% dibandingkan dengan level Desember 2021. Pelemahan rupiah bersumber dari aliran masuk modal asing yang tertahan meskipun pasokan valas domestik tetap terjaga dan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang menjanjikan. Namun, depresiasi rupiah relatif lebih rendah dibandingkan kerugian nilai yang dialami beberapa negara berkembang lainnya, yaitu Filipina (0,98% ytd) dan Rusia (2,89% ytd). Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan fundamental ekonomi yang kokoh di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut. Selanjutnya, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan nilai fundamental mata uang dan mekanisme pasar melalui operasi moneter yang efektif dan likuiditas pasar yang memadai.
Inflasi pada tahun 2021 rendah dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Pada tahun 2021, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 1,87% (yoy), berada di bawah target 3,0%±1% meskipun meningkat dari 1,68% (yoy) pada tahun 2020. Inflasi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh melemahnya permintaan domestik yang tertekan Di tengah pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, ekspektasi inflasi yang terjaga, kecukupan pasokan dan keteraturan distribusi bahan makanan, serta sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi yang terkendali pada tahun 2022 dalam koridor sasaran 3,0±1% sejalan dengan kecukupan pasokan agregat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan agregat, ekspektasi inflasi yang terjaga dan stabilitas nilai tukar, serta respons kebijakan yang optimal dari Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi nasional dan daerah (TPI dan TPID) untuk mengendalikan inflasi headline dalam sasaran.
Kondisi likuiditas masih longgar sejalan dengan sikap kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif dan dampak sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menyuntikkan likuiditas melalui Quantitative Easing (QE) ke industri perbankan sebesar Rp147,83 triliun pada 2021 dan Rp5,93 triliun pada 2022 (per 18 Januari 2022). Bank Indonesia pada tahun 2021 membeli SBN untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp358,32 triliun, terdiri dari: (i) Rp143,32 triliun melalui pasar perdana sesuai dengan Keputusan Bersama (KB) yang dikeluarkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, dan (ii) private placement senilai Rp215 triliun untuk mendanai anggaran kesehatan dan kemanusiaan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bersama (KB) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 23 Agustus 2021. Pada tahun 2022 (per 18 Januari 2022), Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana senilai Rp2,20 triliun. Stance kebijakan moneter yang ekspansif mendukung kondisi likuiditas perbankan yang longgar pada Desember 2021 yang tercermin dari tingginya rasio alat likuid terhadap DPK sebesar 35,12% dan pertumbuhan DPK sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian juga meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh agregat uang beredar sempit (M1) dan luas (M2), yang pada periode laporan tumbuh 17,9% (yoy) dan 13,9% (yoy). Bank Indonesia akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas pada 2022, sekaligus menjaga kemampuan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor korporasi dan membeli SBN untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
